
Penduduk Kota Dickinson, Negara Bagian Texas, Amerika Serikat, dibuat repot oleh pemerintah setempat. Penyebabnya adalah mereka dipaksa meneken persyaratan tidak bakal memboikot barang apapun dari Israel, jika ingin menerima uang bantuan buat perbaikan properti. agen poker terpecaya
Dilansir dari laman Associated Press, Minggu (22/10), pemaksaan itu diungkap oleh Serikat Kebebasan Sipil Amerika Serikat (ACLU). Dalam perjanjian pemberian bantuan, penduduk setempat dipaksa meneken kesepakatan tidak bakal memboikot produk apapun dari Israel. agen bandar poker
ACLU berencana menggugat pemerintah Kota Dickinson atas pemaksaan itu terhadap warganya yang mengajukan permohonan bantuan perbaikan properti akibat Badai Harvey.
"Mahkamah Agung sudah menegaskan kalau ikut serta dalam boikot beralasan politis dilindungi oleh undang-undang dasar," kata kuasa hukum ACLU, Brian Hauss. agen bandar Q
Menurut Kepala Kejaksaan Kota Dickinson, David Olson, aturan itu harus dilakukan seluruh penduduk karena aturan baru dibuat Negara Bagian Texas. Isinya yakni melarang lembaga pemerintah setempat bekerja sama atau mengucurkan dana dengan pihak-pihak memboikot Israel. Aturan itu, kata Olson, mulai berlaku sejak 1 September lalu. agen poker
Ternyata bukan cuma Texas meloloskan aturan itu. Sebanyak 21 negara bagian di AS juga memberlakukan hal sama.
Meskipun demikian, Olson juga masih bingung apakah aturan itu juga bakal diterapkan dalam program dana bantuan bagi warga terdampak Badai Harvey. Penyebabnya adalah, begitu pemerintah kota menguasai anggaran, maka dianggap sebagai uang rakyat. Lantas mereka harus membuat program buat menyalurkannya. Sedangkan warga penerimanya dianggap oleh pemerintah sebagai kontraktor individu.
"Kami cuma mencoba melakukan yang terbaik. Sejalan dengan hukum negara bagian dan memastikan semua penduduk menikmatinya tanpa khawatir melanggar aturan," kata Olson. domino QQ
Kota Dickinson adalah salah satu daerah paling terdampak Badai Harvey, pada akhir Agustus lalu. Bencana alam itu merusak sekitar 7,300 rumah, dan mengakibatkan 7,900 penduduknya mengungsi. Aturan itu hingga kini masih diperdebatkan.
"Kota ini tidak mengambil sikap apapun terhadap pemboikotan. Kami tidak mendukung atau menentangnya," ujar Olson.








Post a Comment